Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah mendorong pembangunan smelter dan kawasan industri pengolahan. Beberapa poin utama dalam strategi hilirisasi ini meliputi:
Hilirisasi Mineral dan Logam: Melanjutkan kesuksesan hilirisasi nikel yang telah membuka lapangan kerja baru dan menarik investasi asing, kini pemerintah mulai merambah ke komoditas lain seperti tembaga, bauksit, dan timah.
Hilirisasi Sektor Pertanian dan Kelautan: Tidak hanya tambang, sektor agrikultur dan perikanan juga menjadi fokus. Pengolahan produk pangan olahan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas: Industri pengolahan menuntut tenaga kerja dengan keahlian teknis yang lebih tinggi, yang secara otomatis akan mendorong peningkatan standar pendidikan dan pelatihan vokasi di tanah air.
Dengan hilirisasi, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi bertransformasi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama dalam industri teknologi masa depan seperti baterai kendaraan listrik (EV).
Transformasi BUMN sebagai Lokomotif Pembangunan
Selain hilirisasi, transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pilar kedua yang sangat krusial. BUMN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyumbang dividen bagi kas negara, tetapi juga sebagai agen pembangunan (agent of development) yang mampu menggerakkan sektor-sektor strategis yang belum tersentuh oleh sektor swasta.
Pemerintah telah menginstruksikan agar BUMN melakukan restrukturisasi besar-besaran guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Transformasi ini bukan sekadar perubahan manajemen, melainkan perombakan budaya kerja dan model bisnis agar lebih lincah (agile) dalam menghadapi disrupsi pasar.
Efisiensi dan Digitalisasi di Tubuh Perusahaan Negara
Untuk mendukung target pertumbuhan 8 persen, BUMN dituntut untuk meninggalkan pola kerja lama yang cenderung birokratis dan tidak efisien. Beberapa langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan adalah:
