Selisih Harga Tembus Rp 18.200, Pertamina Siaga Satu Hadapi Potensi Kebocoran Solar Subsidi
Kolaborasi dengan Bareskrim Polri diperkuat untuk menindak tegas oknum penyeleweng BBM bersubsidi guna menjaga ketahanan energi nasional.
Ancaman Kebocoran BBM Subsidi Akibat Ketimpangan Harga
PT Pertamina (Persero) kini tengah berada dalam status waspada tinggi terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Solar. Langkah kewaspadaan ini diambil menyusul adanya temuan potensi kebocoran distribusi yang sangat masif. Faktor utama yang memicu kekhawatiran ini adalah selisih harga yang sangat mencolok antara solar subsidi dengan solar non-subsidi.
Berdasarkan data terbaru, selisih harga antara solar subsidi (Biosolar) dengan produk solar kualitas tinggi seperti Dexlite atau Pertamina Dex mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp 18.200 per liter. Angka ini dinilai sangat menggiurkan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penyelewengan, mulai dari pengalihan distribusi hingga pencampuran bahan bakar di lapangan.
Ketimpangan harga yang sangat lebar ini menciptakan celah ekonomi yang gelap. Dalam dunia distribusi energi, selisih harga yang tinggi selalu berbanding lurus dengan risiko terjadinya praktik mafia BBM. Jika tidak segera dimitigasi, kebocoran ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada pembengkakan subsidi negara yang harus ditanggung oleh APBN.
Mengapa Selisih Harga Menjadi Pemicu Utama?
Secara ekonomi, selisih harga sebesar Rp 18.200 per liter merupakan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku ilegal. Para oknum ini biasanya memanfaatkan celah pada rantai distribusi untuk mengambil jatah solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku UMKM, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi atau dialihkan ke sektor industri yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
Beberapa modus operandi yang diwaspadai oleh Pertamina antara lain:
Pengalihan Distribusi: Mengambil stok solar subsidi dari SPBU resmi untuk disalurkan ke sektor industri atau pertambangan secara ilegal.
Penyalahgunaan Kuota: Penggunaan kendaraan atau mesin industri yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi untuk mengisi BBM bersubsidi.
