Biaya Investasi Awal (Capital Expenditure) yang Besar: Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) membutuhkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Masa Pengembalian Modal (Payback Period) yang Lama: Karena proses konstruksi dan eksplorasi yang kompleks, investor harus bersabar menunggu bertahun-tahun sebelum bisa melihat keuntungan dari proyek ini.
Lokasi yang Terpencil: Sebagian besar potensi panas bumi Indonesia berada di kawasan hutan lindung atau pegunungan yang akses infrastrukturnya masih terbatas, sehingga menambah biaya logistik dan pembangunan.
Melihat kompleksitas tersebut, Bahlil menyadari bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan semangat transisi energi, tetapi harus memberikan "pelumas" berupa insentif ekonomi yang nyata.
Skema Insentif Pajak: Magnet Baru bagi Investor
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil sedang menggodok berbagai skema insentif. Insentif ini diharapkan tidak hanya sekadar potongan pajak biasa, melainkan sebuah paket kebijakan yang komprehensif untuk menurunkan profil risiko investasi.
Beberapa bentuk insentif yang tengah direncanakan dan dibahas meliputi:
Tax Holiday: Pemberian pembebasan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu bagi perusahaan yang melakukan investasi masif di sektor panas bumi.
Tax Allowance: Pengurangan penghasilan neto berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan, guna membantu mempercepat pengembalian modal investor.
Pembebasan Bea Masuk: Kemudahan dalam mengimpor peralatan teknologi tinggi yang diperlukan untuk pengeboran dan pembangunan pembangkit yang belum tersedia di dalam negeri.
