Kerugian Ekonomi: Biaya pemadaman dan pemulihan lingkungan yang sangat besar dapat membebani anggaran negara.
Instruksi Presiden: Sinergi Lintas Sektor adalah Harga Mati
Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai instansi. Ia tidak ingin ada ego sektoral dalam penanganan karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni), hingga TNI dan Polri diharapkan berada dalam satu komando yang solid saat terjadi darurat.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi mutakhir dalam deteksi dini. Penggunaan satelit pemantau titik panas (hotspot), penggunaan drone untuk patroli udara, hingga sensor kelembaban tanah harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sebelum api membesar.
"Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan adalah prioritas utama. Saya minta semua pihak, dari tingkat pusat hingga unit terkecil di lapangan, untuk siaga 24 jam," tegas Presiden dalam pernyataannya.
Mitigasi dan Strategi Pencegahan Jangka Panjang
Selain langkah-langkah darurat, pemerintah juga didorong untuk melakukan langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Mengingat wilayah Kalimantan memiliki karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar, pengelolaan tata air (water management) pada lahan gambut menjadi hal yang sangat krusial. Restorasi gambut harus dilakukan secara berkelanjutan agar lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar saat musim kemarau tiba.
Berikut adalah beberapa strategi mitigasi yang perlu diperkuat sesuai dengan arahan pemerintah:
Penguatan Patroli Terpadu: Meningkatkan frekuensi patroli darat di titik-titik rawan kebakaran, terutama di kawasan penyangga IKN.
