Verifikasi Lapangan: Melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi aset dan kemampuan finansial debitur.
Klasifikasi Sektor: Prioritas diberikan kepada sektor pangan (petani) dan sektor UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja.
Audit Independen: Melibatkan lembaga audit atau pihak ketiga untuk memastikan bahwa pengusulan penghapusan utang dilakukan secara jujur.
Batasan Nilai: Menentukan ambang batas nominal utang yang dapat diusulkan untuk dihapuskan agar tidak membebani APBN secara berlebihan.
Mendorong Koperasi Desa sebagai Benteng Ekonomi Rakyat
Selain langkah penanganan utang yang sudah ada, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan struktur keuangan di tingkat paling bawah. Beliau menekankan pentingnya menghidupkan kembali dan memperkuat peran koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Indonesia.
Menurut Prabowo, koperasi desa adalah instrumen paling efektif untuk mendekatkan akses modal kepada masyarakat tanpa harus melalui birokrasi perbankan yang rumit dan seringkali sulit dijangkau oleh warga desa. Dengan adanya koperasi yang sehat di setiap desa, masyarakat memiliki wadah untuk menabung sekaligus mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih manusiawi.
Penguatan koperasi ini diharapkan dapat memutus rantai ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang selama ini mencekik ekonomi rakyat. Koperasi desa akan berfungsi sebagai penyangga ekonomi lokal, di mana perputaran uang terjadi di dalam komunitas itu sendiri, sehingga manfaat ekonominya kembali lagi ke desa.
Strategi Revitalisasi Koperasi Desa
Untuk mencapai visi tersebut, Presiden menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah:
