```html
Prabowo Bertekad Usut Tuntas Rekam Jejak Direksi BUMN hingga 30 Tahun ke Belakang, DPR Beri Dukungan Penuh
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan sinyal kuat mengenai langkah ekstrem dalam melakukan pembenahan total terhadap tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak tanggung-tanggung, Prabowo menyatakan keinginannya untuk mengusut tuntas rekam jejak dan kinerja jajaran direksi BUMN, bahkan hingga ke belakang tiga dekade atau 30 tahun yang lalu.
Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari visi besar pemerintah untuk memastikan bahwa aset-aset strategis negara yang dikelola oleh BUMN benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru menjadi ladang korupsi atau kepentingan segelintir pihak. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai inefisiensi dan praktik-praktik tidak sehat yang diduga telah mengakar selama puluhan tahun di berbagai sektor perusahaan pelat merah.
Ambisi Besar Prabowo dalam Menyelamatkan Aset Negara
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, integritas para pengelolanya menjadi harga mati. Rencana pengusutan hingga 30 tahun ke belakang ini bukan sekadar upaya mencari kesalahan masa lalu, melainkan sebuah audit menyeluruh terhadap pola manajemen dan kebijakan yang diambil oleh para pemegang kebijakan terdahulu.
Hal ini dipandang perlu karena banyak persoalan besar di BUMN, seperti kerugian negara akibat gagal bayar atau salah kelola investasi, seringkali merupakan dampak dari keputusan yang diambil bertahun-tahun sebelumnya. Dengan menelusuri sejarah manajemen tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan akar permasalahan yang sebenarnya dan memastikan bahwa hal serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Pengusutan ini diharapkan mampu mengungkap praktik-praktik "mafia" di dalam tubuh BUMN yang selama ini sulit tersentuh karena perubahan kepemimpinan yang terjadi secara berkala. Dengan melakukan audit historis, pemerintah ingin memastikan adanya akuntabilitas yang berkelanjutan, siapapun pemimpinnya.
Respons DPR RI: Langkah Berani demi Transparansi
Rencana ambisius Presiden Prabowo tersebut langsung mendapat atensi serius dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan respons positif terhadap gagasan tersebut. Menurut Dasco, upaya pembenahan BUMN secara menyeluruh adalah langkah yang sangat diperlukan untuk menjaga marwah perusahaan negara.
Dasco menilai bahwa keberanian pemerintah untuk melihat ke belakang guna memperbaiki masa depan adalah bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Ia menegaskan bahwa DPR akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah selama hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.
Dukungan Parlemen terhadap Reformasi BUMN
Dalam keterangannya, Dasco menekankan beberapa poin penting terkait dukungan DPR terhadap rencana Presiden:
