Penguatan Pengawasan: DPR akan memperketat fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan strategis yang diambil oleh direksi BUMN agar selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
Transparansi Data: Parlemen mendorong pemerintah untuk membuka akses data yang transparan terkait kinerja BUMN, sehingga publik dapat ikut mengawasi penggunaan dana negara.
Penegakan Hukum: Jika dalam proses pengusutan 30 tahun ke belakang ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, DPR meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Perlindungan Aset: Fokus utama adalah memastikan bahwa aset-aset vital tidak beralih fungsi atau hilang akibat manajemen yang buruk di masa lampau.
Dasco menambahkan bahwa selama ini, BUMN sering kali menjadi sorotan publik karena berbagai kasus hukum yang melibatkan jajaran manajemennya. Dengan adanya audit historis yang mendalam, diharapkan citra BUMN di mata investor domestik maupun internasional dapat kembali pulih.
Tantangan Teknis dan Hukum di Depan Mata
Meski mendapat dukungan politik dari DPR, langkah mengusut manajemen BUMN hingga 30 tahun ke belakang bukan tanpa hambatan. Para ahli hukum dan manajemen mengingatkan adanya sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama adalah masalah ketersediaan data dan dokumen. Menelusuri jejak digital dan fisik perusahaan dari tiga dekade lalu bukanlah perkara mudah. Banyak dokumen yang mungkin sudah rusak, hilang, atau tidak terarsip dengan baik seiring dengan perubahan sistem manajemen dari manual ke digital.
Kedua adalah persoalan mengenai masa daluwarsa tindak pidana. Dalam hukum pidana, terdapat batasan waktu tertentu di mana sebuah kasus tidak dapat lagi diproses secara hukum. Pemerintah perlu berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memastikan bahwa pengusutan ini tetap memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak gugur di tengah jalan karena kendala teknis yuridis.
Dampak terhadap Iklim Investasi
Selain tantangan hukum, ada pula kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap iklim investasi. Para pelaku pasar mungkin akan melihat langkah ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum jika tidak dilakukan dengan prosedur yang sangat profesional dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meyakinkan pasar bahwa audit ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, bukan untuk menciptakan ketakutan bagi para profesional yang ingin berkarier di BUMN.
Pemerintah perlu memastikan bahwa audit ini bersifat objektif dan berbasis data, bukan bersifat politis. Jika berhasil dilakukan dengan benar, langkah ini justru akan meningkatkan kepercayaan investor karena mereka akan melihat bahwa BUMN dikelola dengan standar integritas yang sangat tinggi.
Menuju Era Baru BUMN yang Bersih dan Berdaya Saing
