Sinkronisasi Subsidi Energi: Mencari titik temu antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat melalui subsidi dengan upaya efisiensi anggaran negara.
Akselerasi Hilirisasi Energi: Mendorong hilirisasi di sektor mineral dan gas agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi bagi negara.
Transisi Energi yang Berkeadilan: Merancang peta jalan transisi menuju energi bersih yang tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan industri.
Hilirisasi dan Kedaulatan Energi sebagai Pilar Utama
Pemanggilan Bahlil Lahadalia ke Istana juga memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo akan melanjutkan dan mempercepat program hilirisasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Dalam konteks energi, hilirisasi tidak hanya terbatas pada nikel untuk baterai kendaraan listrik, tetapi juga mencakup pengelolaan gas alam dan sumber daya energi lainnya agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar global.
Presiden ingin memastikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, melainkan menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi dunia. Dengan pengolahan di dalam negeri, Indonesia dapat memperkuat cadangan devisa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang masif di sektor industri pengolahan.
Namun, ambisi besar ini memerlukan dukungan finansial yang kuat. Di sinilah peran Suahasil dan Kementerian Keuangan menjadi sangat vital. Investasi besar dalam infrastruktur energi dan fasilitas hilirisasi memerlukan skema pembiayaan yang sehat, baik melalui APBN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun penarikan investasi asing langsung (FDI).
Tantangan Global dan Geopolitik Energi
Pertemuan di Istana ini juga dilakukan di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Konflik di berbagai belahan dunia telah menyebabkan volatilitas harga komoditas energi dunia yang sangat tinggi. Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan Indonesia dan stabilitas harga energi domestik.
Presiden Prabowo menyadari bahwa ketidakpastian global mengharuskan pemerintah memiliki "bantalan" kebijakan yang kuat. Dengan melakukan koordinasi intensif antara pengelola sumber daya (ESDM) dan pengelola uang negara (Kemenkeu), pemerintah berupaya memitigasi risiko guncangan harga energi dunia agar tidak langsung memukul ekonomi domestik.
Beberapa langkah mitigasi yang mungkin akan diambil antara lain:
