Para analis menilai bahwa pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kebijakan moneter global. Hingga tahun 2027, dunia diperkirakan masih akan bergelut dengan transisi energi, pergeseran rantai pasok global, hingga potensi resesi di beberapa negara maju.
Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa mesin ekonomi nasional tetap berjalan stabil meskipun dihantam badai eksternal. Dengan menetapkan asumsi kurs yang "lemah", pemerintah sebenarnya sedang melakukan manajemen ekspektasi. Pemerintah tidak ingin memberikan janji manis dengan angka-angka yang indah namun rapuh saat menghadapi realitas ekonomi yang keras.
Kunci keberhasilan dari RAPBN 2027 ini nantinya tidak hanya terletak pada asumsi makroekonominya, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah mampu melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan efisiensi belanja di tengah fluktuasi nilai tukar tersebut.
Strategi Mitigasi yang Perlu Diperhatikan
Untuk menjaga agar asumsi Rp17.500 ini tidak menjadi beban yang melumpuhkan ekonomi, pemerintah perlu memperkuat beberapa instrumen mitigasi, di antaranya:
Diversifikasi Mata Uang: Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional melalui penggunaan local currency settlement (LCS).
Penguatan Produksi Domestik: Mendorong program hilirisasi agar ketergantungan terhadap barang impor dapat ditekan seminimal mungkin.
Cadangan Devisa yang Kuat: Menjaga ketahanan cadangan devisa untuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan guna menjaga stabilitas nilai tukar.
Kesimpulan
Penetapan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang bersifat defensif namun penuh perhitungan. Meskipun angka ini terlihat mengkhawatirkan bagi pelaku industri impor dan dapat memicu risiko inflasi, kebijakan ini merupakan bentuk mitigasi risiko fiskal yang sangat rasional terhadap ketidakpastian ekonomi global.
Dengan membangun ruang aman dalam anggaran, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengelola utang dan belanja negara jika terjadi guncangan nilai tukar. Tantangan utamanya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebijakan fiskal yang konservatif ini dengan upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang positif.
