Efisiensi Besar-Besaran, Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026
Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah berani dalam melakukan penataan ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan proses konsolidasi besar-besaran yang akan berujung pada penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026 mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi transformasi struktural untuk memastikan bahwa aset-aset negara dikelola secara efisien, produktif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara. Selama ini, banyak entitas BUMN yang dinilai tidak lagi memiliki nilai strategis atau justru menjadi beban bagi keuangan negara akibat kinerja yang tidak optimal.
Fokus pada Efisiensi dan Optimalisasi Aset Negara
Kebijakan penutupan atau penggabungan ratusan BUMN ini bukan tanpa alasan. Dalam visi ekonomi pemerintah saat ini, efisiensi fiskal menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Banyaknya jumlah BUMN yang tersebar di berbagai sektor dinilai menciptakan tumpang tindih fungsi (overlapping) dan inefisiensi biaya operasional yang sangat besar.
Melalui proses konsolidasi ini, pemerintah berupaya melakukan kurasi ketat terhadap perusahaan-perusahaan plat merah. Perusahaan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, atau yang terus-menerus mengalami kerugian tanpa prospek pemulihan yang jelas, akan menjadi target utama dalam agenda penutupan ini.
Beberapa poin utama yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam melakukan konsolidasi ini antara lain:
Penghapusan Inefisiensi: Mengurangi beban biaya overhead dan biaya operasional yang tidak perlu akibat banyaknya entitas yang bekerja di bidang yang sama.
Penguatan Holdingisasi: Mendorong penguatan struktur holding agar perusahaan-perusahaan besar di bawah naungan negara memiliki daya saing yang lebih kuat di kancah internasional.
Optimalisasi APBN: Memastikan bahwa dana negara yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan dan nilai strategis tinggi.
