PT PAL Indonesia (Persero): Sebagai pemain utama dalam industri maritim, PT PAL bertanggung jawab membangun kapal-kapal perang, kapal selam, hingga kapal patroli untuk menjaga wilayah perairan nusantara yang sangat luas. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, kendali atas industri perkapalan perang adalah harga mati.
PT Dirgantara Indonesia (PTDI): Fokus pada industri dirgantara, PTDI memainkan peran penting dalam pembuatan pesawat angkut, helikopter, hingga komponen pesawat terbang. Penguasaan teknologi kedirgantaraan sangat menentukan kemampuan deteksi dan mobilitas udara nasional.
Mengapa Kepemilikan Asing Menjadi Risiko Keamanan?
Banyak pihak mungkin mempertanyakan mengapa kerja sama atau investasi asing tidak selalu berujung pada penjualan. Prabowo memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai risiko jangka panjang yang dihadapi jika industri pertahanan dikuasai asing. Ada beberapa alasan fundamental mengapa hal ini harus dihindari:
1. Hilangnya Kemandirian Pengambilan Keputusan
Apabila sebuah perusahaan pertahanan dikuasai oleh pemegang saham asing, maka arah kebijakan perusahaan kemungkinan besar akan mengikuti kepentingan pemegang saham tersebut, bukan kepentingan nasional. Hal ini bisa menyebabkan prioritas produksi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan taktis TNI, melainkan untuk memenuhi margin keuntungan global atau agenda politik negara asal investor.
2. Risiko Kebocoran Teknologi dan Intelijen
Industri pertahanan adalah sektor yang penuh dengan rahasia negara. Penguasaan asing memberikan celah bagi pihak luar untuk mengetahui secara mendalam mengenai kapabilitas, kelemahan, serta spesifikasi teknologi yang dimiliki oleh militer Indonesia. Ini merupakan ancaman intelijen yang sangat nyata.
3. Ketergantungan Teknologi yang Berkelanjutan
Jika kita menjual perusahaan produksi, kita tidak hanya kehilangan pabriknya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk melakukan riset dan pengembangan (R&D) secara mandiri. Alih-alih menjadi inovator, Indonesia berisiko hanya menjadi konsumen teknologi yang terus-menerus harus membayar royalti dan membeli suku cadang dari luar negeri.
