Peningkatan Kualitas SDM: Memastikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkeu memiliki kompetensi tinggi dalam menghadapi era ekonomi digital.
Stabilitas Makroekonomi: Menyediakan ruang gerak bagi pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan saat terjadi krisis global.
Fokus Transformasi Digital dan Modernisasi Sistem
Salah satu pilar utama dalam usulan anggaran 2027 adalah akselerasi transformasi digital. Purbaya menyadari bahwa di tahun 2027 nanti, lanskap ekonomi akan jauh lebih bergantung pada teknologi finansial (fintech) dan transaksi digital. Oleh karena itu, Kemenkeu harus selangkah lebih maju dalam hal teknologi informasi.
Modernisasi sistem tidak hanya soal membeli perangkat keras (hardware) baru, melainkan tentang membangun ekosistem data yang terintegrasi. Dengan sistem yang modern, proses pemungutan pajak akan menjadi lebih mudah, efisien, dan minim gesekan (friction) dengan wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia secara signifikan tanpa harus membebani masyarakat dengan tarif baru.
Selain itu, integrasi data antar instansi di bawah koordinasi Kemenkeu akan diperkuat. Dengan data yang akurat, kebijakan bantuan sosial atau insentif fiskal lainnya dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran (targeted), sehingga meminimalisir kesalahan distribusi yang selama ini sering menjadi kendala di lapangan.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Integritas Aparatur
Selain teknologi, aspek manusia tetap menjadi kunci utama. Menkeu Purbaya Yudhi menggarisbawahi bahwa anggaran tahun 2027 juga akan dialokasikan secara signifikan untuk pengembangan kapasitas pegawai. Kemenkeu dituntut untuk memiliki tenaga ahli yang tidak hanya mahir dalam akuntansi dan ekonomi konvensional, tetapi juga memahami analisis data besar (big data analytics) dan ekonomi digital.
Lebih lanjut, penguatan integritas menjadi harga mati. Di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin ketat, anggaran juga akan diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan di seluruh lini Kementerian Keuangan, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Tantangan Ekonomi Global dan Peran Strategis Kemenkeu
