Transparansi Data Penerima: Risiko tumpang tindih bantuan atau adanya warga yang tidak berhak namun menerima bantuan akibat data yang tidak akurat.
Kenaikan Harga Komoditas Lokal: Lonjakan permintaan material bangunan di NTT pascabencana dapat memicu inflasi lokal yang tinggi.
Pengawasan di Tingkat Akar Rumput: Peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
Perspektif Ekonomi: Antara Stimulus dan Pemborosan
Dari kacamata ekonomi makro, pengucuran dana sebesar Rp 5 triliun dapat berfungsi sebagai stimulus fiskal untuk menggerakkan kembali roda ekonomi di NTT yang sedang lumpuh. Dengan adanya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi, penyerapan tenaga kerja lokal akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Namun, Purbaya mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pola "pemadam kebakaran". Artinya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pemberian bantuan setelah bencana terjadi, tetapi juga harus memperkuat anggaran mitigasi sebelum bencana melanda. Ia berpendapat bahwa alokasi untuk pencegahan dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebenarnya jauh lebih efisien secara jangka panjang dibandingkan mengeluarkan triliunan rupiah untuk pemulihan pascabencana.
Jika anggaran ini hanya digunakan untuk bersifat konsumtif—seperti pembagian sembako tanpa adanya program pemulihan ekonomi produktif—maka dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan warga NTT akan sangat minim. Purbaya mendesak agar pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan dana yang mencakup aspek rehabilitasi fisik dan penguatan kapasitas ekonomi warga.
Risiko Tata Kelola dan Akuntabilitas
Sorotan tajam Purbaya juga tertuju pada aspek akuntabilitas. Mengelola dana triliunan rupiah di tengah situasi darurat adalah tantangan luar biasa bagi lembaga terkait, termasuk BNPB dan pemerintah daerah. Tanpa sistem monitoring yang berbasis teknologi dan partisipasi publik, dana tersebut sangat rentan disalahgunakan.
Beberapa langkah yang disarankan oleh para ahli untuk menjaga akuntabilitas anggaran ini antara lain:
