Beberapa fungsi spesifik APBN dalam konteks ini antara lain:
Stabilisator Biaya: Menjadi bantalan jika terjadi lonjakan harga komoditas atau inflasi yang dapat mengganggu stabilitas biaya pembangunan.
Jaminan Kelancaran Operasional: Memastikan fungsi-fungsi pelayanan dasar dalam PFII tetap berjalan tanpa gangguan teknis yang bersifat administratif.
Mitigasi Risiko Sistemik: Sebagai dana cadangan jika terjadi gangguan ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada kapasitas bayar investor.
Strategi Menjaga Kesehatan Fiskal Nasional
Kebijakan Purbaya untuk membatasi peran APBN dalam PFII dinilai oleh banyak pengamat ekonomi sebagai langkah yang sangat bijak. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, menjaga rasio defisit terhadap PDB adalah prioritas utama pemerintah agar tetap memiliki ruang fiskal untuk program sosial lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.
Jika pemerintah memaksakan penggunaan APBN secara besar-besaran untuk PFII, maka dikhawatirkan akan terjadi keterbatasan dana untuk sektor-sektor krusial lainnya. Dengan model "Investor-Led" ini, pemerintah berhasil melakukan leverage atau pengungkitan modal. Dengan modal negara yang relatif kecil, pemerintah mampu menggerakkan modal swasta yang jauh lebih besar untuk pembangunan nasional.
Selain itu, keterlibatan investor juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas. Karena investor memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap keberhasilan PFII, mereka akan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kebocoran anggaran dan praktik inefisiensi yang selama ini sering menjadi momok dalam proyek-proyek pemerintah.
