Ketidakadilan Sosial: Rasa ketidakadilan yang muncul di masyarakat ketika mereka melihat tetangga yang lebih mampu justru mendapatkan bantuan, sementara mereka yang kesulitan justru terabaikan.
Ketidaktepatan Sasaran Subsidi: Kebijakan seperti subsidi BBM atau bantuan pangan akan menjadi tidak efektif jika basis datanya tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat.
Ketidakakuratan ini seringkali disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Misalnya, seorang warga yang tadinya mampu, bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan atau dampak inflasi yang melonjak, namun data statistik belum sempat mencatat perubahan tersebut.
Tantangan Pemutakhiran Data di Lapangan
Memperbaiki data desil bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan soal validasi di lapangan. BPS memiliki tantangan geografis dan demografis yang sangat kompleks di Indonesia. Proses verifikasi dari tingkat desa hingga nasional memerlukan waktu dan biaya operasional yang sangat tinggi.
Purbaya menyebutkan bahwa investasi besar yang dilakukan ke BPS bertujuan untuk memperkuat metodologi dan jangkauan pengambilan data. Dengan data yang lebih up-to-date, diharapkan celah antara realita ekonomi dan catatan administrasi negara dapat diperkecil.
Beberapa faktor yang menjadi tantangan utama dalam pemutakhiran data ini antara lain:
Dinamika Ekonomi yang Cepat: Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan perubahan lapangan kerja membuat status ekonomi seseorang bisa berubah dalam waktu singkat.
Kualitas Data di Tingkat Akar Rumput: Data yang dikumpulkan dari level terbawah seringkali memiliki kendala administratif atau subjektivitas petugas di lapangan.
Sinkronisasi Antar-Lembaga: Menyelaraskan data antara BPS, Kementerian Sosial (melalui DTKS), dan pemerintah daerah seringkali mengalami kendala teknis.
Dampak Ekonomi dari Kesalahan Data Desil
Kesalahan dalam penentuan desil tidak hanya berdampak pada rasa tidak puas secara sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi makro yang serius. Jika anggaran negara dialokasikan secara salah akibat data yang tidak akurat, maka efisiensi belanja negara akan menurun.
