Risiko Kebocoran Anggaran: Celah dalam sistem pelaporan manual atau semi-digital di daerah berpotensi menimbulkan penyimpangan dana yang sulit dideteksi secara cepat.
Purbaya menekankan bahwa program MBG melibatkan alokasi anggaran negara yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara presisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, guna memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan target sasaran, yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Langkah Strategis: Koordinasi Intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN)
Menyikapi kondisi tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia berencana untuk segera melakukan pertemuan dan koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang memegang mandat teknis pelaksanaan program ini.
Pertemuan tersebut direncanakan akan membahas sinkronisasi antara pengawasan keuangan dari sisi fiskal dengan mekanisme eksekusi lapangan yang dilakukan oleh BGN. Purbaya ingin memastikan bahwa BGN memiliki sistem kontrol internal yang kuat untuk memitigasi risiko penyimpangan di tingkat akar rumput.
“Kita tidak ingin program yang tujuannya sangat mulia ini justru terhambat oleh masalah administratif atau bahkan dikorupsi karena lemahnya pengawasan. Saya akan menemui BGN untuk memastikan adanya sistem pelaporan terintegrasi yang bisa dipantau secara real-time,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Koordinasi ini diharapkan dapat melahirkan sebuah protokol pelaporan tunggal yang wajib diikuti oleh seluruh penyedia jasa makanan, pengelola di daerah, hingga pengawas di tingkat pusat. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, setiap transaksi dan distribusi dapat dilacak secara digital, sehingga transparansi dapat terjaga.
Tantangan Implementasi Program MBG Skala Nasional
Implementasi Makan Bergizi Gratis bukanlah perkara mudah. Selain membutuhkan koordinasi lintas sektoral, tantangan geografis Indonesia yang luas memberikan beban tersendiri bagi efisiensi distribusi dan pelaporan keuangan. Daerah-daerah terpencil seringkali mengalami kendala infrastruktur digital yang menghambat pengiriman laporan keuangan secara cepat.
Selain itu, keterlibatan vendor lokal atau UMKM dalam rantai pasok MBG juga memerlukan pengawasan ekstra. Meskipun bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal, standarisasi administrasi keuangan bagi pelaku UMKM seringkali menjadi kendala tersendiri dalam memenuhi kriteria akuntabilitas pemerintah.
