Masih terdapat kecenderungan di mana setiap instansi pemerintah memiliki database sendiri-sendiri yang tidak saling terhubung. Ego sektoral ini seringkali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan DTSEN yang terintegrasi secara nasional.
2. Kompleksitas Geografis Indonesia
Sebagai negara kepulauan, melakukan sensus dan validasi data hingga ke pelosok daerah terpencil membutuhkan biaya logistik yang sangat tinggi dan manajemen lapangan yang sangat rumit.
3. Keamanan Data dan Privasi
Dengan pengumpulan data yang semakin mendalam dan terintegrasi, risiko kebocoran data pribadi menjadi ancaman nyata. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem yang dibangun memiliki standar keamanan siber kelas dunia untuk melindungi data jutaan warga negara.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia
Transformasi dari pendataan konvensional ke arah digital menuntut peningkatan kapasitas SDM, baik di tingkat pusat maupun petugas lapangan, agar mampu mengoperasikan perangkat teknologi terbaru dengan minim kesalahan input.
Kesimpulan
Keputusan untuk mengucurkan anggaran hampir Rp 7 triliun bagi BPS demi perbaikan data desil melalui DTSEN dan sensus adalah langkah berani yang sangat diperlukan. Akurasi data bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan masalah keadilan dalam distribusi kesejahteraan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki peta jalan yang jelas untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tepat sasaran.
```
