Efisiensi Biaya Administrasi: Menggunakan infrastruktur yang sudah ada di perbankan jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus membangun sistem baru yang sepenuhnya terpisah untuk melacak transaksi digital.
Pengawasan Arus Modal: Selain fungsi pajak, pemungutan ini juga membantu pemerintah dalam memonitor arus modal keluar (capital outflow) yang terjadi melalui platform digital.
Integrasi Teknologi dan Regulasi
Namun, kesiapan perbankan ini tentu tidak berdiri sendiri. Diperlukan sinkronisasi regulasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi ini menuntut adanya pembaruan pada sistem IT perbankan agar mampu mengenali jenis transaksi yang merupakan objek pajak digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Purbaya menekankan bahwa integrasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna (customer experience) dan tetap menjaga kecepatan transaksi digital yang menjadi nilai jual utama layanan keuangan modern.
Dampak Terhadap Ekosistem Ekonomi dan Konsumen
Wacana pemungutan pajak melalui perbankan ini tentu akan membawa dampak luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi pemerintah, hal ini merupakan angin segar untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang selama ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Bagi pelaku usaha digital dalam negeri, kebijakan ini akan menciptakan level playing field atau kesetaraan kompetisi. Selama ini, sering muncul keluhan bahwa platform digital lokal harus memikul beban pajak yang berat, sementara platform global sering kali memiliki celah untuk menghindari kewajiban pajak yang sama. Dengan adanya pemungutan melalui bank, keadilan usaha dapat lebih terjamin.
Namun, di sisi konsumen, kebijakan ini dapat memicu kekhawatiran terkait kenaikan harga layanan digital. Jika pajak tersebut dibebankan langsung kepada pengguna, maka biaya langganan layanan streaming, pembelian aplikasi, atau belanja di marketplace internasional mungkin akan mengalami penyesuaian harga. Oleh karena itu, transparansi dalam penerapan tarif pajak sangat krusial agar masyarakat tidak merasa terbebani secara mendadak.
Tantangan Teknis dan Risiko Keamanan Siber
Implementasi kebijakan ini tidak luput dari tantangan teknis yang kompleks. Beberapa poin yang menjadi perhatian utama para ahli adalah:
