Beberapa aspek utama yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana bencana ini meliputi:
Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Penyediaan logistik pangan, air bersih, tenda pengungsian, dan kebutuhan medis mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Rehabilitasi Infrastruktur Vital: Perbaikan akses jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih yang rusak akibat guncangan gempa.
Pemulihan Sektor Kesehatan: Penguatan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit setempat guna menangani korban luka maupun mencegah munculnya penyakit pascabencana.
Dukungan Psikososial: Pemberian layanan trauma healing bagi masyarakat, terutama anak-anak, yang terdampak secara mental akibat bencana.
Rekonstruksi Hunian: Program pembangunan kembali rumah warga yang rusak berat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah di Tengah Bencana
Selain aspek kemanusiaan, keterlibatan aktif Kementerian Keuangan dalam pendanaan bencana juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah NTT. Bencana alam yang skala besar berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata.
Dengan adanya suntikan dana yang cepat dan berkelanjutan, pemerintah berharap roda ekonomi masyarakat tidak berhenti berputar terlalu lama. Stimulus ekonomi melalui perbaikan infrastruktur pasar, akses jalan usaha, dan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil yang terdampak menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana tidak hanya habis untuk bantuan konsumsi, tetapi juga mampu membangun kembali fondasi ekonomi daerah yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.
