```html
RAPBN 2027 Siap Dibawa ke Rapat Paripurna, Menkeu Tekankan Pentingnya Kebijakan Fiskal Kredibel
Pemerintah dan DPR dijadwalkan menggelar sidang penting pada 29 September 2026 guna menentukan arah kebijakan ekonomi nasional tahun mendatang.
JAKARTA - Langkah strategis pemerintah dalam merancang postur ekonomi nasional terus bergerak maju. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 dijadwalkan akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan depan, tepatnya pada 29 September 2026.
Agenda krusial ini menjadi momentum penentu bagi arah kebijakan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Dalam persiapan menuju sidang tersebut, Menteri Keuangan memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal agar mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional.
Menjaga Kredibilitas Fiskal sebagai Prioritas Utama
Menteri Keuangan menyatakan bahwa penyusunan RAPBN 2027 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, kredibilitas kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kepercayaan pasar, investor, dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.
Kredibilitas fiskal ini mencakup beberapa aspek fundamental, di antaranya:
Pengelolaan Defisit Anggaran: Menjaga agar defisit tetap berada dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang guna menjamin kesehatan fiskal jangka panjang.
Manajemen Utang yang Pruden: Memastikan struktur utang pemerintah tetap terkendali dengan rasio yang sehat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Optimalisasi Pendapatan Negara: Meningkatkan kapasitas pemungutan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara adil dan efisien.
