Perkuat Penerimaan Negara, RI Siap Pantau Laporan Pajak Perusahaan Multinasional Mulai 2027
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan skema pertukaran informasi otomatis antarnegara guna mendukung implementasi Global Minimum Tax (GMT).
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah bersiap memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Mulai tahun 2027, Indonesia diprediksi akan memiliki akses lebih luas terhadap laporan pajak perusahaan global yang beroperasi di tanah air.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi internasional memberikan kontribusi pajak yang adil bagi negara. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan basis pemajakan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Langkah Strategis Melalui Pertukaran Informasi Otomatis
Untuk mewujudkan transparansi tersebut, DJP akan melakukan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antarnegara. Mekanisme ini memungkinkan otoritas pajak Indonesia untuk mendapatkan data yang akurat dan terintegrasi dari otoritas pajak negara lain.
Pertukaran data otomatis ini menjadi fondasi utama dalam mendukung penerapan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Dengan adanya aliran informasi yang lancar, celah penghindaran pajak dapat ditutup dengan lebih efektif.
Penerapan ini diharapkan dapat mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*) yang selama ini sering dilakukan oleh perusahaan besar. Dengan demikian, perusahaan multinasional tidak lagi dapat dengan mudah memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah.
