Dalam proses penyelesaian masalah ini, KSP bekerja sama dengan kementerian teknis, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, hingga instansi terkait lainnya. Fokus utama koordinasi ini adalah:
Harmonisasi Regulasi: Menyelaraskan aturan mengenai standar kandungan mineral agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan ekspor dan kebijakan hilirisasi.
Kepastian Hukum: Memberikan panduan teknis yang jelas bagi para eksportir mengenai klasifikasi mineral yang mengandung logam tanah jarang.
Akselerasi Birokrasi: Memangkas rantai birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat proses pemeriksaan laboratorium dan administrasi ekspor.
Pengawasan Ketat: Memastikan bahwa meskipun ekspor dilepaskan, pemerintah tetap memiliki kendali penuh melalui sistem monitoring yang ketat terhadap jenis dan volume mineral yang keluar.
Langkah proaktif KSP ini dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas iklim investasi di sektor pertambangan. Dengan adanya kepastian, para pengusaha kini memiliki kepercayaan diri untuk terus menggerakkan roda produksi dan distribusi mereka.
Dampak Ekonomi: Suntikan Devisa dan Penguatan Neraca Perdagangan
Nilai ekspor sebesar Rp 2,2 triliun yang dilepaskan melalui 100 kapal ini akan memberikan dampak domino yang positif bagi perekonomian Indonesia. Pertama, secara langsung, nilai tersebut akan memperkuat cadangan devisa negara melalui pemasukan mata uang asing hasil perdagangan internasional.
