Melihat besarnya dampak ekonomi dan kesehatan, pendekatan terhadap polusi udara harus diubah. Solusi tidak bisa lagi hanya bersifat kosmetik seperti penanaman pohon di pinggir jalan, meskipun hal tersebut tetap diperlukan. Dibutuhkan kebijakan struktural yang berani dan lintas sektoral.
Beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil antara lain:
Transisi Energi Transportasi: Mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik serta memperkuat integrasi transportasi publik yang bersih dan efisien.
Pengetatan Standar Emisi Industri: Pengawasan yang lebih ketat terhadap emisi pabrik-pabrik di sekitar Jabodetabek dengan sanksi yang memberikan efek jera.
Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara: Menyediakan data kualitas udara yang akurat dan real-time agar masyarakat dapat mengambil langkah preventif, seperti menggunakan masker khusus atau mengurangi aktivitas luar ruangan.
Integrasi Data Kesehatan dan Lingkungan: Pemerintah perlu menghubungkan data kualitas udara dengan data klaim kesehatan untuk merancang kebijakan mitigasi yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek, serta sektor swasta menjadi kunci. Polusi udara adalah masalah lintas batas wilayah; emisi dari satu kota dapat menjadi masalah kesehatan bagi kota tetangganya.
Kesimpulan
Riset mengenai beban biaya kesehatan akibat polusi udara di Jabodetabek memberikan peringatan keras bahwa udara kotor adalah "pencuri" anggaran negara secara diam-diam. Dengan klaim BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 1,19 triliun di Jakarta saja, sangat jelas bahwa biaya untuk memulihkan kesehatan jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk mencegah polusi.
Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk melakukan transformasi besar-besaran pada sektor transportasi dan industri. Tanpa tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas udara, masyarakat tidak hanya akan terus menghirup racun, tetapi juga akan terus terbebani oleh biaya kesehatan yang kian membengkak, yang pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas ekonomi nasional.
