Namun, impian besar itu harus berbenturan dengan realitas yang sangat pahit. Pada pertengahan 1997 hingga 1998, Asia dilanda krisis moneter yang menjalar hingga ke Indonesia. Nilai tukar Rupiah yang semula stabil, merosot tajam terhadap Dolar AS. Inflasi melonjak tak terkendali, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan stabilitas sosial mulai goyah. Krisis ini bukan hanya menyerang sektor finansial, tetapi juga mengancam eksistensi negara sebagai sebuah entitas ekonomi.
Dalam kondisi seperti itu, prioritas pemerintah harus bergeser secara drastis. Anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk riset dan pengembangan industri strategis, kini harus dialihkan sepenuhnya untuk menutup defisit anggaran, menyediakan subsidi pangan, serta menjaga stabilitas perbankan yang kolaps. Negara sedang dalam mode "bertahan hidup" (survival mode), di mana setiap rupiah yang dimiliki harus digunakan untuk mencegah kelaparan dan kerusuhan sosial.
Keputusan Pahit: Menghentikan Proyek Strategis demi Stabilitas
Presiden B.J. Habibie berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai seorang ilmuwan, hatinya tentu tertambat pada kemajuan teknologi dan kemandirian industri dirgantara. Namun, sebagai kepala negara, ia memikul tanggung jawab moral untuk memastikan rakyatnya bisa makan dan negara tidak bangkrut. Keputusan untuk menghentikan atau setidaknya menunda pengembangan proyek N250 menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Proyek strategis seperti N250 membutuhkan arus kas yang besar dan berkelanjutan. Di tengah tekanan dari lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund) yang menuntut penghematan anggaran secara ketat, mempertahankan proyek dengan biaya tinggi menjadi sesuatu yang mustahil secara politik dan ekonomi. Habibie harus memilih: terus mengejar mimpi teknologi namun membiarkan ekonomi rakyat hancur, atau mematikan mimpi teknologi tersebut demi menyelamatkan ekonomi negara.
Alasan di Balik Penghentian Proyek Dirgantara
Ada beberapa alasan fundamental mengapa pembatalan atau penghentian proyek ini menjadi satu-satunya jalan yang tersisa saat itu:
Krisis Likuiditas dan Cadangan Devisa: Negara mengalami kekurangan dolar yang akut. Mengalokasikan dana untuk impor komponen pesawat atau pembiayaan riset akan memperburuk defisit transaksi berjalan.
Tekanan Reformasi Ekonomi: Program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah bersama IMF menuntut efisiensi anggaran yang ekstrem. Proyek-proyek non-konsumtif harus dipangkas untuk menjaga stabilitas moneter.
Prioritas Kebutuhan Dasar: Fokus utama pemerintah saat itu adalah stabilitas harga pangan, energi, dan perbaikan sistem perbankan nasional agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
