Sinergi Operasional: Penggabungan berbagai lini bisnis BUMN akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung, mengurangi tumpang tindih kepentingan, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Peningkatan Credit Rating: Entitas yang lebih besar dan stabil cenderung memiliki peringkat kredit yang lebih baik, sehingga lebih mudah dan murah dalam mengakses pendanaan di pasar modal global.
Daya Tawar Internasional: Sebagai pemain global, perusahaan ini akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat melakukan negosiasi investasi atau akuisisi aset di luar negeri.
Belajar dari Model Temasek dan Khazanah
Para pengamat ekonomi menilai bahwa langkah Indonesia ini merupakan upaya untuk meniru kesuksesan model Sovereign Wealth Fund (SWF) atau perusahaan investasi negara yang telah sukses di negara tetangga. Jika kita melihat Singapura dengan Temasek Holdings atau Malaysia dengan Khazanah Nasional, keduanya berhasil mengubah aset negara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sangat tangguh.
Temasek, misalnya, tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai investor strategis yang mampu masuk ke berbagai sektor industri dengan pertumbuhan tinggi di seluruh dunia. Indonesia, melalui Danantara, ingin mencapai level yang sama. Dengan mengonsolidasikan aset BUMN, Indonesia ingin memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya "diam" di dalam negeri, tetapi bekerja secara aktif mencari keuntungan di pasar global demi kesejahteraan rakyat.
Namun, tantangan yang dihadapi tentu tidak kecil. Mengintegrasikan budaya kerja, sistem teknologi, dan regulasi dari berbagai BUMN yang berbeda memerlukan manajemen perubahan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan guncangan pada operasional bisnis yang sedang berjalan.
Tantangan dalam Membangun Entitas Global
Membangun perusahaan berskala global memerlukan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan domestik. Beberapa tantangan utama yang harus diantisipasi oleh Danantara dan pemerintah meliputi:
Standardisasi Tata Kelola (Good Corporate Governance): Menyatukan standar kepatuhan dan transparansi yang setara dengan standar internasional agar tidak ada celah bagi praktik korupsi atau inefisiensi.
