Mitigasi Dampak Sosial: Menyiapkan skema perlindungan bagi masyarakat yang terdampak perubahan kebijakan.
Penerapan Sistem Desil yang Lebih Akurat
Dalam proses pembatasan Pertalite nantinya, pemerintah berencana menggunakan sistem desil. Sistem desil adalah pembagian kelompok masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dengan pembagian ini, kebijakan pembatasan atau pemberian kuota BBM dapat disesuaikan dengan posisi desil seseorang dalam struktur sosial ekonomi nasional.
Purbaya menjelaskan bahwa perbaikan data oleh BPS akan memungkinkan penerapan desil yang jauh lebih akurat. Selama ini, sering terjadi ketidaksesuaian antara data di atas kertas dengan realitas ekonomi di lapangan. Dengan DTSEN yang baru, diharapkan tidak ada lagi warga yang secara ekonomi layak menerima subsidi namun justru terlewatkan karena kesalahan administrasi atau ketidakakuratan data lama.
Tantangan Teknis dan Implementasi di Lapangan
Meskipun secara konsep kebijakan pembatasan ini terlihat ideal untuk menyehatkan APBN, implementasinya di lapangan diprediksi akan menghadapi tantangan besar. Transisi dari subsidi berbasis komoditas (semua orang bisa beli) menjadi subsidi berbasis orang (hanya yang berhak yang bisa beli) memerlukan infrastruktur teknologi yang mumpuni.
Pemerintah perlu mengintegrasikan data DTSEN dengan sistem di SPBU, baik melalui penggunaan aplikasi, kartu khusus, maupun mekanisme digital lainnya. Kecepatan transaksi di SPBU harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan antrean panjang yang justru dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain aspek teknologi, aspek sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus mampu melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami bahwa pembatasan ini bukan bertujuan untuk mempersulit warga, melainkan untuk memastikan keadilan distribusi energi. Komunikasi publik yang buruk berisiko memicu gejolak sosial jika masyarakat merasa haknya dirampas tanpa alasan yang jelas.
Menjaga Stabilitas APBN dan Daya Beli Masyarakat
Secara makro ekonomi, langkah pemerintah untuk beralih ke subsidi tepat sasaran adalah upaya menjaga kesehatan fiskal. Beban subsidi energi yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas APBN, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan inflasi dan ketidakpastian ekonomi nasional.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Jika pembatasan dilakukan terlalu mendadak atau data yang digunakan tidak akurat, dikhawatirkan akan terjadi penurunan daya beli yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
