Hubungannya dengan Aturan PMSE yang Sudah Ada
Mungkin muncul pertanyaan, bukankah Indonesia sudah memiliki aturan mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)? Jawabannya adalah benar, aturan PMSE sudah berjalan untuk mengatur aktivitas perdagangan di ruang digital.
Kebijakan SPP-TDLN ini tidak berdiri sendiri untuk menggantikan PMSE, melainkan hadir sebagai penguat. Sistem ini menutup celah kebocoran pajak yang mungkin terjadi pada metode pemungutan konvensional.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, tidak ada pajak digital baru yang akan membebani konsumen secara tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola pajak digital melalui sinergi antara otoritas pajak, perbankan, dan fintech melalui sistem SPP-TDLN.
