Memastikan mekanisme perlindungan konsumen tetap berjalan meskipun perusahaan sedang dalam sengketa hukum.
Peran Kejaksaan Agung (Kejagung)
Di sisi lain, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memegang kendali atas penegakan hukum dan eksekusi penyitaan. Langkah-langkah yang diambil Kejagung antara lain:
Melakukan pelacakan aset (asset tracing) terhadap properti, kendaraan, hingga instrumen investasi milik Henry Surya.
Menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menjerat aliran dana yang telah disamarkan.
Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang terbukti berasal dari hasil kejahatan penggelapan dana asuransi.
Mengupayakan agar aset yang disita dapat dikonversi menjadi dana yang dikembalikan kepada korban.
Tantangan dalam Melacak Aset Tersembunyi
Proses pengejaran aset ini bukanlah perkara mudah. Para pelaku kejahatan kerah putih (white-collar crime) seringkali menggunakan metode yang sangat canggih untuk menyamarkan harta mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh tim gabungan antara OJK dan Kejagung adalah:
Pertama, penggunaan nama pihak ketiga (nominee) dalam kepemilikan aset. Seringkali, aset seperti tanah, rumah, atau saham tidak tercatat atas nama pelaku langsung, melainkan atas nama keluarga atau rekan bisnis untuk memutus rantai penelusuran hukum.
Kedua, pengalihan aset ke dalam bentuk instrumen yang tidak likuid atau sulit dijangkau, seperti aset kripto atau investasi luar negeri. Meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi, namun anonimitas yang ditawarkan seringkali menjadi celah bagi pelaku untuk menyembunyikan jejak transaksi.
Ketiga, kompleksitas transaksi lintas negara. Jika aset ditemukan berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka diperlukan kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) yang memakan waktu dan prosedur birokrasi yang panjang.
Dampak Skandal terhadap Kepercayaan Industri Asuransi
