Stabilitas Sistem Keuangan: Memastikan bahwa guncangan ekonomi global tidak langsung memukul proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan.
Inovasi Instrumen Keuangan: Mendorong terciptanya instrumen pendanaan baru yang lebih fleksibel untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ambisi Besar: Indonesia Sebagai Penentu Harga Global
Salah satu poin yang paling mencuri perhatian dalam diskusi mengenai UU P2SK dan kebijakan hilirisasi adalah keinginan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Indonesia tidak lagi menjadi "price taker". Selama ini, harga komoditas unggulan Indonesia seperti nikel dan tembaga sangat ditentukan oleh bursa internasional seperti London Metal Exchange (LME). Hal ini sering kali merugikan posisi tawar Indonesia, di mana harga ditentukan oleh dinamika pasar global yang terkadang tidak mencerminkan nilai ekonomi riil di lapangan.
Dengan memperkuat hilirisasi, Indonesia secara bertahap menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir. Ketika Indonesia mampu mengontrol pasokan produk olahan (seperti feronikel atau komponen baterai), maka secara otomatis kekuatan tawar Indonesia terhadap dunia internasional akan meningkat. Inilah yang dimaksud dengan upaya menjadi penentu harga (price maker).
Nikel dan Tembaga: Kartu As di Era Transisi Energi
Mengapa nikel dan tembaga menjadi sangat krusial? Jawabannya terletak pada tren global transisi energi hijau. Dunia sedang berlomba-lomba beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik (EV). Komponen utama dari baterai kendaraan listrik adalah nikel. Sementara itu, tembaga adalah komponen vital dalam infrastruktur kelistrikan dan jaringan energi terbarukan.
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan posisi ini adalah kekuatan geopolitik yang sangat besar. Jika Indonesia mampu mengintegrasikan kebijakan keuangan melalui UU P2SK dengan kebijakan hilirisasi SDA, maka Indonesia tidak hanya menjual tanah airnya dalam bentuk bijih mentah, tetapi menjual produk bernilai tinggi yang dunia sangat membutuhkannya. Dengan menguasai teknologi pengolahan dan mengamankan rantai pasok, Indonesia memiliki peluang emas untuk mendikte harga di pasar global.
Peran DPR dalam Mengawal Kedaulatan Ekonomi
DPR RI memainkan peran penting sebagai pengawas sekaligus pendorong kebijakan ini. Dalam berbagai kesempatan, anggota legislatif menekankan bahwa penguatan regulasi seperti UU P2SK harus berujung pada kesejahteraan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. DPR mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan fondasi regulasi yang mampu melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan global yang agresif.
