Beberapa alasan utama di balik langkah strategis ini meliputi:
Mitigasi Risiko Likuiditas: Mengurangi tekanan langsung pada arus kas perusahaan pengelola proyek (PT KCIC).
Peningkatan Creditworthiness: Memberikan jaminan lebih kuat kepada kreditur melalui dukungan otoritas fiskal negara.
Sinkronisasi APBN: Memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan anggaran yang lebih presisi terkait kewajiban jangka panjang infrastruktur.
Stabilitas Operasional: Memastikan dana operasional tidak terganggu oleh jadwal pembayaran utang yang mendadak atau tidak terprediksi.
Mengapa Kemenkeu Harus Turun Tangan?
Pertanyaan mengenai mengapa pemerintah harus mengambil alih beban utang ini menjadi krusial. Dalam manajemen proyek infrastruktur berskala besar, seringkali terjadi gap antara biaya investasi awal (CAPEX) yang sangat tinggi dengan pendapatan operasional (OPEX) yang baru akan stabil setelah beberapa tahun berjalan. Whoosh, sebagai proyek dengan teknologi tinggi, memiliki biaya pemeliharaan yang juga signifikan.
Dengan melibatkan Kemenkeu, pemerintah sebenarnya sedang membangun "bumper" finansial. Kemenkeu memiliki instrumen dan kemampuan untuk melakukan manajemen utang yang lebih kompleks, termasuk melakukan negosiasi ulang suku bunga atau tenor pembayaran yang lebih sesuai dengan proyeksi pendapatan dari tiket Whoosh.
Selain itu, langkah ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa beban utang proyek ini tidak menjadi bom waktu bagi keuangan negara di masa depan, melainkan menjadi investasi yang terkelola dengan baik melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
