Krisis Kepercayaan di Tengah Ambisi Hilirisasi
Ambisi besar pemerintah untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi membutuhkan kepastian hukum dan kepastian operasional. Kadin menekankan bahwa kebijakan yang berubah-ubah atau pembatasan yang tidak terukur justru dapat kontraproduktif dengan semangat hilirisasi yang sedang digalakkan.
Para pelaku usaha membutuhkan prediktabilitas. Ketika mereka telah melakukan perencanaan produksi dan investasi jangka panjang, perubahan mendadak pada kuota produksi akan merusak kalkulasi bisnis yang telah disusun. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan dan pengolahan mineral Indonesia.
Persoalan RKAB: Akar Masalah Ketidakpastian Industri
Selain persoalan angka kuota, Kadin juga menyoroti hambatan administratif yang menjadi momok bagi perusahaan tambang, yakni terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Proses persetujuan RKAB yang dinilai lambat dan penuh ketidakpastian menjadi faktor utama yang memperburuk situasi.
RKAB adalah dokumen vital bagi setiap perusahaan pertambangan untuk menentukan sejauh mana mereka dapat beroperasi dalam satu tahun anggaran. Tanpa RKAB yang disetujui tepat waktu, perusahaan tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, hingga penjualan hasil tambang.
Kadin mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memberikan kepastian mengenai jadwal dan mekanisme persetujuan RKAB. Ketidakpastian ini menyebabkan perusahaan berada dalam posisi "menggantung", di mana mereka memiliki cadangan mineral namun tidak memiliki izin untuk mengolahnya menjadi nilai tambah.
Dampak Ketidakpastian Administrasi terhadap Operasional
Ketidakpastian RKAB tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek teknis dan finansial perusahaan. Beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku industri antara lain:
Ketidakmampuan Mencapai Target Produksi: Perusahaan tidak dapat merencanakan jadwal penambangan secara presisi, yang mengakibatkan inefisiensi biaya operasional.
