Peran Pemerintah dan Sektor Pendidikan
Menghadapi situasi ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang masif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan dunia pendidikan tidak boleh berjalan di menara gading. Langkah-langkah strategis yang perlu diambil meliputi:
Revitalisasi Pendidikan Vokasi: Memperkuat sekolah kejuruan (SMK) dan politeknik dengan kurikulum yang disusun bersama industri, sehingga lulusannya memiliki keahlian yang langsung bisa diterapkan.
Program Magang yang Berkualitas: Mendorong perusahaan untuk membuka lebih banyak program magang yang memberikan pengalaman nyata, bukan sekadar menjadikan peserta magang sebagai tenaga kerja murah.
Peningkatan Akses Pelatihan Digital: Memperluas akses pelatihan keterampilan digital (digital upskilling) agar anak muda dapat bersaing di ekonomi berbasis teknologi.
Kemudahan Investasi yang Padat Karya: Kebijakan pemerintah dalam menarik investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, bukan hanya sektor padat modal yang menggunakan teknologi tinggi secara eksklusif.
Kesimpulan
Tingginya angka pengangguran pada kelompok usia 15-24 tahun merupakan alarm keras bagi ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Data BPS ini menegaskan bahwa tantangan terbesar kita bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, melainkan memastikan adanya keselarasan antara kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
Pemanfaatan bonus demografi hanya akan berhasil jika generasi muda dibekali dengan keterampilan yang relevan, pengalaman yang cukup, dan akses yang luas terhadap kesempatan kerja. Jika langkah-langkah perbaikan sistem pendidikan dan penciptaan lapangan kerja tidak segera diakselerasi, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 terancam hanya menjadi sekadar retorika tanpa fondasi ekonomi yang kuat.
