Strategi Anwar Bashori Jadikan Daerah Mesin Ekonomi Nasional Jika Terpilih Deputi Gubernur BI
Melalui uji kelayakan di Komisi XI DPR, ia menekankan penguatan sektor riil dan digitalisasi ekonomi di tingkat daerah sebagai pilar stabilitas moneter.
JAKARTA - Dinamika pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memasuki babak krusial. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar oleh Komisi XI DPR RI, salah satu kandidat kuat, M. Anwar Bashori, memaparkan visi strategis yang berorientasi pada pemerataan ekonomi nasional melalui penguatan sektor daerah.
Anwar Bashori menegaskan bahwa jika diberikan amanah untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, salah satu fokus utamanya adalah mentransformasi peran daerah. Ia berambisi mengubah paradigma di mana daerah tidak lagi hanya dipandang sebagai objek kebijakan moneter, melainkan menjadi "mesin ekonomi" yang mampu menggerakkan pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Menghapus Ketimpangan Ekonomi Melalui Penguatan Daerah
Dalam paparannya di hadapan para anggota Komisi XI DPR, Anwar Bashori menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan potensi lokal. Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada seberapa kuat fondasi ekonomi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Selama ini, konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang terlalu terpusat di Pulau Jawa seringkali menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.
Ia berpendapat bahwa Bank Indonesia harus hadir lebih kuat di daerah untuk memastikan bahwa transmisi kebijakan moneter dapat dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi di akar rumput. Dengan menjadikan daerah sebagai mesin ekonomi, maka guncangan ekonomi yang terjadi di pusat dapat diredam oleh kekuatan ekonomi daerah yang telah mandiri dan resilien.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat sentralistik. Kekuatan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya ada pada diversifikasi ekonomi daerah. Jika daerah-daerah kita mampu mengelola potensi sumber daya dan ekosistem ekonominya dengan baik, maka pertumbuhan nasional akan jauh lebih stabil dan inklusif,” ujar Anwar dalam sesi tanya jawab di Gedung DPR, Jakarta.
Pilar Utama Transformasi Ekonomi Daerah
Untuk mewujudkan visi tersebut, Anwar Bashori telah merumuskan beberapa langkah strategis yang akan menjadi prioritas kerjanya jika terpilih. Langkah-langkah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi sistem pembayaran.
Berikut adalah beberapa pilar utama yang dipaparkan oleh Anwar Bashori dalam visinya:
Akselerasi Digitalisasi Ekonomi Daerah: Mendorong adopsi teknologi keuangan dan sistem pembayaran digital (seperti QRIS) hingga ke pelosok daerah untuk mempercepat perputaran uang dan integrasi pasar lokal ke pasar nasional.
Penguatan Sektor UMKM sebagai Tulang Punggung: Memastikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah melalui kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor riil.
Optimalisasi Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): Memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok di tingkat lokal.
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Hijau di Daerah: Mendorong daerah untuk mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi lokal guna menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Sinergi Kebijakan Moneter dan Sektor Riil
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Komisi XI adalah bagaimana seorang Deputi Gubernur BI dapat menjembatani kebijakan moneter yang bersifat makro dengan kebutuhan sektor riil yang bersifat mikro. Anwar Bashori memahami betul bahwa kebijakan suku bunga atau pengaturan likuiditas tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kondisi ekonomi di daerah yang sehat.
Ia menekankan bahwa Bank Indonesia perlu memiliki instrumen yang lebih sensitif terhadap karakteristik ekonomi tiap daerah. Misalnya, kebijakan yang diterapkan di daerah industri manufaktur harus berbeda dengan kebijakan yang menyasar daerah agraris atau daerah pariwisata. Pendekatan yang lebih terlokalisasi namun tetap dalam koridor kebijakan nasional inilah yang ingin ia bawa.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integrasi data ekonomi daerah. Selama ini, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Anwar berjanji akan mendorong penguatan sistem informasi ekonomi yang lebih terintegrasi agar kebijakan BI dapat berbasis data (*data-driven policy*) yang mencakup realitas di lapangan.
Tantangan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan
Meski optimis, Anwar tidak menampik adanya tantangan besar, terutama terkait kesenjangan digital di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur internet yang belum merata dan literasi keuangan yang masih rendah di beberapa daerah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan ekonomi digital yang inklusif.
Oleh karena itu, dalam rencana kerjanya, Anwar menekankan bahwa Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur pendukung ekonomi digital. Menurutnya, inklusi keuangan harus menjadi parameter keberhasilan ekonomi daerah, bukan sekadar angka pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) semata.
“Inklusi keuangan berarti masyarakat di pelosok memiliki akses yang sama terhadap layanan perbankan dan sistem pembayaran. Inilah yang akan menjadi bahan bakar utama bagi daerah untuk bertransformasi menjadi mesin ekonomi,” tambahnya.
Menatap Masa Depan Ekonomi Indonesia yang Resilien
Uji kelayakan ini menjadi panggung bagi Anwar Bashori untuk menunjukkan kematangannya dalam memahami struktur ekonomi Indonesia yang kompleks. Dengan visi yang menitikberatkan pada daerah, ia mencoba menawarkan jalan keluar atas persoalan ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi isu nasional.
Para anggota Komisi XI DPR RI menyambut baik gagasan tersebut, namun tetap memberikan catatan kritis mengenai bagaimana implementasi konkret dari janji-janji tersebut agar tidak hanya berhenti pada tataran retorika politik. Komisi XI akan terus mendalami kapasitas Anwar Bashori dalam mengelola kebijakan makroprudensial yang mampu merangsang pertumbuhan sektor riil tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.
Jika visi ini berhasil diimplementasikan, Indonesia diharapkan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga tumbuh secara merata. Kekuatan ekonomi yang tersebar di seluruh nusantara akan menjadi benteng pertahanan terbaik Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di masa depan.
Kesimpulan
Visi M. Anwar Bashori untuk menjadikan daerah sebagai mesin ekonomi nasional melalui penguatan sektor riil, digitalisasi, dan penguatan UMKM merupakan langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia saat ini. Dengan menekankan pada sinergi antara kebijakan moneter pusat dan potensi ekonomi daerah, ia menawarkan solusi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan stabil. Keberhasilan visi ini nantinya akan sangat bergantung pada kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan kemampuan dalam mengatasi kendala infrastruktur digital di seluruh pelosok tanah air.
