Dengan menyasar desil 9 dan 10, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tetes Pertalite yang disubsidi oleh uang negara benar-benar mengalir ke tangan mereka yang membutuhkan, bukan ke tangki kendaraan mewah milik kelompok masyarakat mampu.
"Yang Kaya Jangan Ambil Hak Rakyat!"
Pernyataan Bahlil yang bernada lugas dan sedikit emosional, "Yang kaya jangan ambil hak rakyat!", mencerminkan keresahan pemerintah terhadap ketimpangan pemanfaatan subsidi. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM sering kali disebut sebagai subsidi yang "salah sasaran" karena lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi yang secara ekonomi sudah mapan.
Menurut Bahlil, subsidi adalah bentuk kehadiran negara untuk membantu rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk transportasi. Ketika masyarakat kelas atas menggunakan Pertalite yang harganya disubsidi, maka terjadi pengalihan hak secara tidak langsung. Uang negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, bantuan pendidikan, atau peningkatan layanan kesehatan, justru habis tersedot untuk mensubsidi gaya hidup kelompok kaya.
"Kita harus adil. Jangan sampai uang negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat, malah digunakan untuk mensubsidi mereka yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi," tegas Bahlil dalam sebuah kesempatan.
Tantangan Teknis dan Proses Kajian
Meskipun rencana ini terdengar sangat ideal secara konsep keadilan, pemerintah menyadari bahwa implementasinya memiliki tantangan yang sangat kompleks. Oleh karena karena itu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini belum diputuskan secara final dan saat ini masih dalam tahap kajian teknis yang komprehensif.
Ada beberapa aspek krusial yang tengah dikaji oleh Kementerian ESDM bersama kementerian terkait lainnya:
Akurasi Data: Sinkronisasi data antara Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pengelompokan desil benar-benar akurat dan tidak salah sasaran.
Mekanisme Pembatasan: Bagaimana cara teknis di lapangan untuk membatasi pembelian di SPBU. Apakah melalui integrasi aplikasi seperti MyPertamina, sistem kartu khusus, atau metode lainnya.
Dampak Ekonomi: Mengukur sejampak pembatasan ini terhadap konsumsi energi nasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan ekonomi masyarakat secara umum.
