Paradigma Lama vs Paradigma Baru: Tanggap Darurat vs Mitigasi
Masalah fundamental yang dihadapi Indonesia adalah dominasi paradigma "tanggap darurat" dibandingkan "mitigasi". Selama puluhan tahun, pendekatan kita cenderung bersifat reaktif. Kita baru bergerak besar-besaran ketika bencana sudah terjadi (post-disaster). Hal ini tentu sangat mahal. Secara ekonomi, biaya untuk memulihkan kerusakan setelah bencana terjadi jauh lebih tinggi dibandingkan biaya untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana tersebut.
Dalam studi ekonomi pembangunan, mitigasi bencana seharusnya dipandang sebagai sebuah investasi, bukan pengeluaran atau biaya hangus (sunk cost). Investasi pada sistem peringatan dini (early warning system), penguatan struktur bangunan tahan gempa, hingga penataan ruang berbasis risiko bencana, pada akhirnya akan memberikan return on investment (ROI) yang sangat tinggi dalam bentuk penghematan biaya pemulihan di masa depan.
Menakar Anggaran Ideal: Berapa yang Harus Disiapkan Negara?
Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul di meja perundingan anggaran adalah: berapa sebenarnya angka ideal yang harus dialokasikan pemerintah untuk mitigasi bencana? Tidak ada angka tunggal yang berlaku secara universal, karena kebutuhan setiap negara sangat bergantung pada profil risiko bencananya.
Namun, para ahli ekonomi dan organisasi internasional seperti Bank Dunia sering menekankan bahwa proporsi anggaran untuk pengurangan risiko bencana (PRB) harus sebanding dengan potensi kerugian ekonomi yang dapat dihindari. Jika sebuah negara berisiko kehilangan 2% dari PDB-nya setiap tahun akibat bencana, maka alokasi mitigasi tidak boleh hanya dipandang sebagai angka kecil dalam anggaran kementerian terkait.
Komponen Utama dalam Anggaran Mitigasi yang Ideal
Untuk membangun ketahanan ekonomi yang tangguh, anggaran mitigasi tidak boleh hanya terfokus pada satu sektor, melainkan harus mencakup spektrum yang luas, antara lain:
Mitigasi Struktural: Pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul laut, bendungan, bangunan tahan gempa, serta pemeliharaan infrastruktur transportasi yang krusial bagi konektivitas ekonomi.
Mitigasi Non-Struktural: Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi canggih, penyusunan peta risiko bencana yang akurat, regulasi tata ruang yang ketat, hingga edukasi dan simulasi bencana kepada masyarakat secara masif.
Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Penyediaan dana cadangan bencana yang cepat cair serta sistem asuransi bencana (catastrophe insurance) untuk melindungi aset masyarakat kecil dan sektor UMKM.
