Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan bagi tenaga medis, petugas penyelamat, hingga penguatan peran pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana secara mandiri.
Tantangan Fiskal dan Urgensi Transformasi Kebijakan
Membangun ketahanan bencana di Indonesia bukan tanpa tantangan. Tantangan terbesar adalah keterbatasan ruang fiskal (fiscal space). Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk memenuhi janji pembangunan ekonomi dan sosial, namun di sisi lain, kebutuhan akan dana mitigasi seringkali dianggap kurang mendesak karena sifatnya yang "tidak terlihat" jika bencana tidak terjadi.
Ada kecenderungan psikologis dalam pengambilan kebijakan di mana anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terlihat nyata (seperti jalan tol atau gedung) lebih mudah mendapatkan legitimasi politik dibandingkan anggaran untuk mitigasi yang hasilnya bersifat preventif. Padahal, membangun jalan tol yang langsung hancur karena tanah longsor akibat tata ruang yang buruk adalah pemborosan ekonomi yang nyata.
Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan yang mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam setiap perencanaan pembangunan nasional. Setiap proyek pembangunan infrastruktur strategis harus melewati uji kelayakan risiko bencana yang ketat. Investasi pada mitigasi harus masuk dalam hitungan efisiensi anggaran jangka panjang.
Peran Sektor Swasta dalam Mitigasi
Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dalam menghadapi beban ekonomi akibat bencana, keterlibatan sektor swasta sangatlah vital. Melalui skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (PPP) atau melalui instrumen asuransi, beban fiskal negara dapat diringankan. Sektor industri yang beroperasi di wilayah rawan bencana juga harus memiliki standar manajemen risiko bencana yang tinggi agar operasional mereka tidak menjadi titik lemah dalam rantai pasok nasional saat terjadi bencana.
Kesimpulan
Bencana alam adalah keniscayaan bagi Indonesia, namun besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkannya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mengalihkan fokus dari sekadar penanganan darurat menuju penguatan mitigasi adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai beban ekonomi negara.
Anggaran mitigasi tidak boleh lagi dianggap sebagai beban tambahan bagi APBN, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan aset nasional dan investasi untuk menjamin keberlangsungan pembangunan jangka panjang. Tanpa mitigasi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dengan susah payah dapat sirna dalam sekejap akibat satu peristiwa bencana yang besar. Ketahanan ekonomi nasional dimulai dari ketangguhan kita dalam menghadapi risiko bencana.
