Aturan Baru Tarif Ojol Segera Terbit, Dasco: Kemenhub Urus Penumpang, Komdigi Urus Food & Goods
JAKARTA - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah melakukan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi ekosistem transportasi online di Indonesia. Fokus utama dari langkah ini adalah penyusunan dan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara komprehensif mengenai tarif layanan ojek online (ojol), baik untuk angkutan penumpang, pengiriman barang, maupun layanan pesan antar makanan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk membagi wewenang pengaturan secara lebih spesifik dan efisien. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antar kementerian yang selama ini mengatur sektor digital dan transportasi.
Pembagian Wewenang: Kemenhub vs Komdigi
Salah satu poin krusial dalam rancangan Perpres ini adalah pembagian ranah otoritas dalam menentukan regulasi tarif. Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa pemisahan wewenang ini menjadi kunci agar setiap sektor dapat dikawal oleh kementerian yang memiliki kompetensi paling relevan.
Menurut Dasco, pengaturan tarif untuk angkutan orang atau layanan mobilitas penumpang akan menjadi domain dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini dikarenakan layanan angkutan orang berkaitan erat dengan aspek keselamatan transportasi, standar kelayakan kendaraan, serta manajemen lalu lintas di jalan raya.
Sementara itu, untuk layanan yang berbasis pada pengiriman barang (logistik) dan layanan pesan antar makanan (food delivery), kewenangannya akan dialihkan atau dikoordinasikan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini dinilai logis mengingat kedua layanan tersebut lebih banyak bersinggungan dengan ekosistem ekonomi digital, platform teknologi, dan transaksi elektronik.
Mengapa Perlu Pemisahan Regulasi?
Selama ini, pengawasan terhadap layanan transportasi online sering kali dianggap berada di area abu-abu. Di satu sisi, ojol adalah layanan transportasi, namun di sisi lain, ia adalah produk teknologi digital yang sangat bergantung pada algoritma platform. Pemisahan ini bertujuan untuk:
Menghindari Tumpang Tindih: Mencegah adanya dua lembaga yang mengeluarkan kebijakan berbeda untuk objek yang sama.
