Dasco menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar aturan yang lahir nantinya tidak hanya tajam di atas kertas, tetapi juga aplikatif di lapangan. "Kita ingin memastikan bahwa regulasi ini memberikan rasa aman bagi semua pihak," ungkapnya.
Beberapa poin yang diperkirakan akan menjadi pembahasan intensif dalam finalisasi ini meliputi:
Mekanisme penyesuaian tarif secara berkala mengikuti laju inflasi.
Standar pelayanan minimum bagi pengemudi di setiap sektor.
Perlindungan data pribadi pengguna dalam transaksi pengiriman barang dan makanan.
Skema perlindungan sosial bagi mitra pengemudi yang terintegrasi dengan platform.
Kesimpulan
Langkah pemerintah dan DPR RI untuk memfinalisasi Perpres mengenai tarif ojol menandai babak baru dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia. Dengan pembagian wewenang yang jelas—Kemenhub untuk angkutan orang dan Komdigi untuk pengiriman barang serta makanan—pemerintah berupaya menciptakan struktur pengawasan yang lebih spesifik dan efektif. Kepastian hukum ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi, keberlangsungan bisnis platform, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat luas. Publik kini menanti kapan aturan ini resmi diundangkan dan bagaimana implementasinya di lapangan nanti.
