Pilar Utama: Stabilitas Nilai Tukar Rupiah sebagai Kunci Kepercayaan
Mengapa stabilitas Rupiah menjadi misi utama? Jawabannya sederhana: kepercayaan. Nilai tukar yang fluktuatif secara liar akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Importir akan kesulitan menghitung biaya produksi, sementara eksportir akan mengalami kesulitan dalam perencanaan pendapatan. Lebih jauh lagi, ketidakstabilan nilai tukar dapat memicu inflasi tinggi melalui mekanisme imported inflation.
Destry Damayanti menyoroti bahwa menjaga Rupiah bukan berarti harus mempertahankan angka nilai tukar pada level tertentu secara paksa, melainkan memastikan volatilitasnya tetap berada dalam batas yang wajar dan terprediksi. Dengan volatilitas yang rendah, pelaku ekonomi dapat melakukan perencanaan jangka panjang dengan lebih akurat, yang pada akhirnya akan mendorong investasi.
Untuk mencapai hal tersebut, BI perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Sinergi antara kebijakan moneter (BI) dan kebijakan fiskal (Kementerian Keuangan) adalah kunci agar tidak terjadi kebijakan yang saling bertolak belakang (policy mismatch). Jika fiskal menjalankan ekspansi untuk pertumbuhan, maka moneter harus memastikan bahwa ekspansi tersebut tidak memicu inflasi yang tidak terkendali.
Tantangan Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Selain nilai tukar, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas. Inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat, yang merupakan motor utama konsumsi domestik Indonesia. Destry mengingatkan bahwa tugas BI adalah memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan, sehingga stabilitas harga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Pro-Growth
Selama ini, ada persepsi bahwa bank sentral yang terlalu fokus pada stabilitas (inflasi dan nilai tukar) cenderung akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan upaya menekan inflasi biasanya melibatkan kenaikan suku bunga, yang dapat memperketat likuiditas dan menyulitkan akses kredit bagi dunia usaha.
Namun, Destry Damayanti menawarkan perspektif yang berbeda. Beliau menekankan bahwa BI harus mampu menjalankan fungsi "pro-growth" melalui instrumen kebijakan makroprudensial. Jika kebijakan moneter (suku bunga) digunakan untuk menjaga stabilitas, maka kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Beberapa langkah strategis yang bisa diambil BI untuk membantu menggeber ekonomi antara lain:
Penyaluran Kredit Sektoral: Memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, UMKM, dan ekonomi hijau.
