DKI Jakarta Tunggu Realisasi Kurang Bayar DBH Rp3 Triliun dari Kemenkeu
Pemprov DKI Jakarta siapkan skema pinjaman sebagai alternatif pendanaan infrastruktur menyusul keterlambatan dana bagi hasil.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menantikan kepastian penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan. Total dana yang dinantikan mencapai Rp3 triliun.
Keterlambatan ini berdampak langsung pada perencanaan anggaran daerah. Pemprov kini tengah menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum untuk penyaluran dana tersebut.
Menanti Regulasi dari Kementerian Keuangan
Penyaluran dana DBH tersebut sangat bergantung pada regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tanpa adanya PMK terbaru, dana tersebut belum dapat dicairkan ke kas daerah DKI Jakarta.