Menunggu penerbitan PMK sebagai dasar hukum pencairan dana DBH.
Menyiapkan skema pinjaman untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Melakukan pengelolaan anggaran secara ketat untuk menjaga stabilitas fiskal.
Kesimpulan
Ketidakpastian pencairan DBH sebesar Rp3 triliun memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak proaktif. Dengan menyiapkan alternatif skema pinjaman, pemerintah kota berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun regulasi dari pemerintah pusat masih dalam proses penyelesaian.