Tegaskan Transparansi, Dony Oskaria Kawal Ketat Pelaporan LHKPN Pejabat BUMN: Tak Ada Toleransi!
COO Danantara pastikan seluruh jajaran pengurus, termasuk WNA, wajib lapor harta kekayaan tepat waktu demi perkuat integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih.
JAKARTA - Langkah tegas diambil dalam upaya memperkuat integritas di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proses pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh jajaran pejabat dan pengurus BUMN. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Dony menekankan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan instrumen krusial untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan transparansi di lingkungan korporasi negara. Dalam pengawasannya, Dony menyatakan bahwa tidak akan ada ruang bagi kompromi bagi siapa pun yang melalaikan kewajiban ini.
Mengapa LHKPN Menjadi Prioritas Utama di BUMN?
Pelaporan LHKPN merupakan mekanisme yang dirancang untuk memantau kekayaan pejabat negara guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagi pejabat di lingkungan BUMN, transparansi mengenai aset pribadi menjadi indikator penting dalam menilai integritas profesional mereka saat mengelola aset negara yang bernilai triliunan rupiah.
Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengawasan langsung ini bertujuan agar seluruh jajaran manajemen memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya integritas. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan seminimal mungkin sejak dini. Hal ini sejalan dengan visi besar penguatan institusi Danantara dalam mengelola aset-aset strategis nasional.
Selain itu, kepatuhan LHKPN juga berdampak langsung pada citra perusahaan di mata investor, baik domestik maupun internasional. Perusahaan yang memiliki tingkat transparansi tinggi melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan cenderung lebih dipercaya oleh para pemegang saham dan mitra bisnis global.
Transparansi Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam dunia korporasi modern, transparansi adalah mata uang utama. Ketika pejabat BUMN bersikap terbuka mengenai profil kekayaannya, hal tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tidak memiliki agenda tersembunyi yang dapat merugikan negara. Dony melihat bahwa pengawasan LHKPN harus dilakukan secara sistematis dan berkala, bukan hanya saat ada isu sensitif yang muncul.