Tegaskan Transparansi, Dony Oskaria Kawal Ketat Pelaporan LHKPN Pejabat BUMN: Tak Ada Toleransi!
COO Danantara pastikan seluruh jajaran pengurus, termasuk WNA, wajib lapor harta kekayaan tepat waktu demi perkuat integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih.
JAKARTA - Langkah tegas diambil dalam upaya memperkuat integritas di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proses pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh jajaran pejabat dan pengurus BUMN. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Dony menekankan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan instrumen krusial untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan transparansi di lingkungan korporasi negara. Dalam pengawasannya, Dony menyatakan bahwa tidak akan ada ruang bagi kompromi bagi siapa pun yang melalaikan kewajiban ini.
Mengapa LHKPN Menjadi Prioritas Utama di BUMN?
Pelaporan LHKPN merupakan mekanisme yang dirancang untuk memantau kekayaan pejabat negara guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagi pejabat di lingkungan BUMN, transparansi mengenai aset pribadi menjadi indikator penting dalam menilai integritas profesional mereka saat mengelola aset negara yang bernilai triliunan rupiah.
Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengawasan langsung ini bertujuan agar seluruh jajaran manajemen memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya integritas. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan seminimal mungkin sejak dini. Hal ini sejalan dengan visi besar penguatan institusi Danantara dalam mengelola aset-aset strategis nasional.
Selain itu, kepatuhan LHKPN juga berdampak langsung pada citra perusahaan di mata investor, baik domestik maupun internasional. Perusahaan yang memiliki tingkat transparansi tinggi melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan cenderung lebih dipercaya oleh para pemegang saham dan mitra bisnis global.
Transparansi Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam dunia korporasi modern, transparansi adalah mata uang utama. Ketika pejabat BUMN bersikap terbuka mengenai profil kekayaannya, hal tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tidak memiliki agenda tersembunyi yang dapat merugikan negara. Dony melihat bahwa pengawasan LHKPN harus dilakukan secara sistematis dan berkala, bukan hanya saat ada isu sensitif yang muncul.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pihak manajemen Danantara, diharapkan tercipta standar baru di mana kepatuhan terhadap aturan merupakan budaya kerja, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi. Budaya inilah yang akan menjadi pembeda antara perusahaan yang sekadar menjalankan regulasi dengan perusahaan yang benar-benar menjunjung tinggi integritas.
Kebijakan Tanpa Toleransi: Dari Pejabat Lokal hingga WNA
Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan Dony Oskaria adalah penegasan mengenai cakupan pelaporan. Dony secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan "nol toleransi" ini tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga mencakup tenaga kerja asing atau Warga Negara Asing (WNA) yang menjabat sebagai pengurus atau pejabat di lingkungan BUMN.
Hal ini menjadi menarik mengingat semakin banyaknya profesional internasional yang dipercaya untuk mengisi posisi strategis di berbagai perusahaan plat merah guna membawa standar global. Namun, Dony mengingatkan bahwa dengan memegang jabatan di institusi yang mengelola aset negara Indonesia, maka segala aturan hukum dan kewajiban kepatuhan yang berlaku di Indonesia, termasuk pelaporan LHKPN, wajib dipatuhi tanpa terkecuali.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan tegas yang akan diterapkan:
Kepatuhan Tepat Waktu: Seluruh pejabat wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cakupan Universal: Aturan ini berlaku untuk seluruh jajaran manajemen, mulai dari tingkat direksi, komisaris, hingga pejabat eselon di lingkungan BUMN.
Sanksi Tegas: Tidak ada toleransi bagi mereka yang sengaja tidak melapor atau memberikan informasi yang tidak akurat dalam laporan harta kekayaannya.
Inklusi WNA: Warga Negara Asing yang menduduki posisi strategis di BUMN tetap terikat pada kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Ketegasan ini diharapkan dapat menghilangkan persepsi adanya perlakuan khusus bagi kalangan tertentu. Dengan menyamakan standar kepatuhan bagi WNI dan WNA, BUMN menunjukkan bahwa hukum dan etika bisnis di Indonesia berlaku secara universal bagi siapa pun yang mengelola sumber daya negara.
Peran Strategis Danantara dalam Pengawasan BUMN
Kehadiran Danantara sebagai entitas yang memiliki peran besar dalam pengelolaan aset negara memberikan dimensi baru dalam pengawasan BUMN. Sebagai organisasi yang fokus pada optimalisasi nilai aset negara, Danantara memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas kepemimpinan di perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.
Dony Oskaria, dalam kapasitasnya sebagai COO, memposisikan pengawasan LHKPN sebagai salah satu pilar utama dalam manajemen risiko reputasi. Jika seorang pejabat BUMN terjerat kasus terkait ketidaksesuaian harta kekayaan, dampaknya tidak hanya merusak nama individu tersebut, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan terhadap Danantara dan seluruh ekosistem BUMN.
Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Korporasi Negara
Membangun budaya integritas memerlukan konsistensi antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Pengawalan langsung oleh manajemen puncak seperti yang dilakukan Dony adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menjadi slogan. Dengan terlibat langsung, manajemen menunjukkan bahwa integritas adalah nilai yang tidak bisa dinegosiasikan.
Langkah ini juga diharapkan dapat memotivasi para profesional muda di lingkungan BUMN untuk membangun karier dengan landasan etika yang kuat. Integritas yang dibangun sejak dini akan menjadi modal utama bagi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Kesimpulan
Langkah Dony Oskaria dalam mengawal langsung pelaporan LHKPN bagi pejabat BUMN merupakan sinyal kuat bagi komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan kebijakan tanpa toleransi yang mencakup seluruh jajaran, termasuk Warga Negara Asing, BUMN sedang membangun fondasi transparansi yang kokoh. Pengawasan ketat ini bukan sekadar urusan kepatuhan hukum, melainkan langkah strategis untuk menjaga marwah aset negara dan meningkatkan daya saing BUMN di kancah internasional melalui standar integritas yang tinggi.