DWJ Manajement - PORTAL

DPR Sepakat Aida Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Oleh: DWJ-Manajement 27 Aug 2026
DPR Sepakat Aida Budiman Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Resmi! Komisi XI DPR Sepakati Aida Budiman Sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas moneter dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi.

JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi memberikan lampu hijau terhadap penunjukan Aida Budiman untuk menduduki posisi strategis sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh parlemen guna memastikan sosok yang terpilih memiliki kapabilitas mumpuni dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Persetujuan ini menjadi momentum penting bagi struktur kepemimpinan di Bank Indonesia, mengingat peran Deputi Gubernur Senior sangat krusial dalam menakhodai kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran di tanah air. Dengan disepakatinya nama Aida Budiman, diharapkan roda organisasi bank sentral dapat terus berjalan secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Proses Persetujuan di Komisi XI DPR RI

Dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi XI DPR RI, para anggota dewan melakukan pendalaman terhadap rekam jejak, visi, serta misi calon Deputi Gubernur Senior tersebut. Fokus utama pembahasan meliputi pemahaman mendalam mengenai instrumen kebijakan moneter, kemampuan analisis terhadap dinamika pasar keuangan global, serta komitmen terhadap independensi bank sentral.

Persetujuan ini tidak datang begitu saja. Proses di DPR telah melewati tahapan verifikasi yang ketat. Anggota Komisi XI menekankan bahwa posisi di jajaran dewan gubernur Bank Indonesia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan tanggung jawab besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Beberapa poin utama yang menjadi catatan dalam proses persetujuan tersebut antara lain:

Pemahaman mendalam mengenai transmisi kebijakan moneter terhadap sektor riil.

Kemampuan dalam mengelola risiko sistemik pada sistem keuangan nasional.

Visi strategis dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan ekonomi digital.