Menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi, OJK menyadari adanya tantangan teknis maupun administratif yang mungkin dihadapi oleh pelaku jasa keuangan. Namun, harapan besarnya adalah adanya peningkatan kesadaran (awareness) bahwa data adalah aset publik yang sangat berharga.
OJK berharap seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan, mulai dari jajaran direksi perbankan hingga pemilik perusahaan fintech, dapat memberikan instruksi yang jelas kepada tim operasional mereka untuk kooperatif terhadap petugas sensus BPS. Transparansi dalam memberikan informasi mengenai aset, jumlah tenaga kerja, omzet, hingga karakteristik bisnis lainnya harus menjadi prioritas.
Selain itu, OJK juga berkomitmen untuk terus membantu memfasilitasi komunikasi antara regulator dan pelaku usaha agar proses pendataan ini berjalan lancar tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari. Penggunaan teknologi dalam pendataan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan manusia (human error) dan mempercepat proses validasi.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pelaku Jasa Keuangan
Untuk memastikan partisipasi yang efektif, OJK menyarankan beberapa langkah bagi pelaku jasa keuangan:
Verifikasi Internal: Melakukan pengecekan kembali terhadap validitas data internal sebelum diserahkan kepada petugas BPS.
Kesiapan Personel: Menunjuk staf khusus atau unit kepatuhan (compliance) untuk menangani proses pendataan agar informasi yang diberikan konsisten dengan laporan rutin ke regulator.
Kooperatif terhadap Petugas: Memberikan akses informasi yang diperlukan sesuai dengan koridor hukum dan kerahasiaan data yang berlaku.
Kesimpulan
Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS adalah momentum penting bagi Indonesia untuk melakukan pemetaan ulang kekuatan ekonominya. Dukungan penuh dari OJK menunjukkan bahwa sinergi antara regulator dan pelaku usaha adalah kunci utama dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat. Dengan menjawab secara jujur dan transparan, pelaku jasa keuangan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban negara, tetapi juga turut serta dalam menjaga kredibilitas ekonomi nasional, membantu perumusan kebijakan yang akurat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
