Penyelenggaraan Survei Rutin: Selain sensus yang dilakukan beberapa tahun sekali, BPS secara rutin melakukan berbagai survei bulanan dan tahunan, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hingga survei inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Di era digital, BPS membutuhkan investasi besar dalam pengembangan sistem basis data, server, serta platform pengumpulan data berbasis digital agar proses pengambilan data lebih cepat dan minim kesalahan manusia.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Mengelola data skala nasional membutuhkan tenaga ahli statistisi dan pengolah data yang kompeten. Anggaran ini mencakup pelatihan, pengembangan kapasitas, hingga kesejahteraan petugas lapangan.
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data: Data yang dihasilkan harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis.
Agenda Sensus dan Proyek Strategis Lainnya: Termasuk di dalamnya adalah persiapan teknis untuk Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, serta proyek-proyek terkait Satu Data Indonesia yang melibatkan integrasi data antarlembaga.
Dengan rincian tersebut, terlihat bahwa beban kerja BPS tidak hanya bertumpu pada satu momen sensus, melainkan sebuah operasionalitas harian yang sangat kompleks dan memerlukan dukungan finansial yang stabil.
Pentingnya Data Akurat bagi Kebijakan Nasional
Mengapa anggaran untuk BPS harus dipastikan mencukupi? Jawabannya terletak pada kualitas kebijakan pemerintah. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, penyaluran bantuan sosial, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur.
Misalnya, dalam penanganan kemiskinan, pemerintah sangat bergantung pada data Susenas yang dikelola BPS. Jika data tersebut tidak akurat akibat keterbatasan anggaran dalam pengumpulan atau pengolahan, maka sasaran bantuan sosial bisa salah alamat. Begitu pula dalam pengendalian inflasi, data indeks harga konsumen yang disediakan BPS menjadi acuan utama Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengambil langkah moneter dan fiskal.
