Oleh karena itu, Kemenkeu memandang bahwa pengalokasian anggaran kepada BPS adalah bentuk investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional. Data yang berkualitas tinggi adalah kompas bagi negara dalam menavigasi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin tidak menentu.
Menuju Integrasi Satu Data Indonesia
Salah satu alasan kuat di balik besarnya alokasi anggaran ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Satu Data Indonesia. Selama ini, tantangan terbesar dalam birokrasi kita adalah ego sektoral di mana setiap lembaga memiliki basis datanya masing-masing yang seringkali tidak sinkron.
BPS, sebagai pembina data statistik nasional, memegang peran sentral dalam melakukan standarisasi metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi yang sama di seluruh instansi pemerintah. Proses standardisasi ini membutuhkan sistem teknologi informasi yang sangat mumpuni dan koordinasi lintas sektoral yang memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.
Melalui penguatan anggaran ini, diharapkan BPS dapat menjadi pusat rujukan data yang dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi oleh kementerian/lembaga lain, sehingga tidak ada lagi perbedaan data yang dapat membingungkan publik maupun investor.
Kesimpulan
Klarifikasi dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa anggaran Rp 7 triliun untuk BPS merupakan alokasi menyeluruh untuk mendukung fungsi statistik nasional secara berkelanjutan. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Sensus Ekonomi atau DTSEN, melainkan juga mencakup operasional survei rutin, penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan SDM, hingga upaya integrasi melalui program Satu Data Indonesia.
Transparansi dalam penggunaan anggaran ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap sen dana APBN yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia ke depan.
