Dominasi Sektor Informal: Banyaknya unit usaha mikro yang belum terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional.
Administrasi Perpajakan: Upaya digitalisasi melalui sistem inti perpajakan (Core Tax System) yang masih dalam tahap penguatan.
Kepatuhan Sukarela: Membangun kesadaran pajak di tengah masyarakat yang masih dalam proses transisi menuju kematangan ekonomi.
Peran Surat Berharga Negara (SBN) dalam Pembiayaan Negara
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga menyoroti peran krusial instrumen pembiayaan lain, yaitu Surat Berharga Negara (SBN), dalam menjaga stabilitas fiskal.
SBN berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Ketika penerimaan pajak belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan belanja negara yang bersifat produktif—seperti pembangunan jalan tol, bendungan, hingga sekolah—pemerintah akan menerbitkan SBN untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.
Penggunaan SBN ini memiliki beberapa fungsi strategis bagi stabilitas ekonomi nasional:
Pendanaan Pembangunan: Menyediakan likuiditas untuk proyek-proyek infrastruktur strategis nasional tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak yang drastis secara instan.
Instrumen Investasi Masyarakat: Memberikan kesempatan bagi warga negara dan institusi untuk ikut serta dalam pembangunan melalui instrumen investasi yang aman dan dijamin oleh negara.
