Stabilisator Moneter: Membantu pemerintah dalam mengelola likuiditas di pasar keuangan domestik.
Dengan adanya SBN, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengatur tempo pembiayaan pembangunan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk tetap menjalankan agenda pembangunan jangka panjang tanpa harus menciptakan gejolak ekonomi akibat kebijakan fiskal yang terlalu agresif.
Menjaga Keseimbangan antara Pendapatan dan Pertumbuhan
Kebijakan fiskal Indonesia dirancang untuk mencari titik keseimbangan (equilibrium) antara kebutuhan penerimaan negara dan kebutuhan untuk tetap kompetitif di mata investor global. Jika tarif pajak terlalu tinggi, risiko yang muncul adalah pelarian modal (capital flight) dan menurunnya minat investasi asing langsung (FDI).
Pemerintah menyadari bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memperbesar basis pajaknya terlebih dahulu. Caranya bukan sekadar dengan menaikkan tarif, melainkan dengan memperluas subjek dan objek pajak, serta meningkatkan efisiensi pemungutan melalui teknologi. Dengan basis pajak yang lebih luas, pemerintah nantinya dapat secara bertahap meningkatkan kualitas layanan publik tanpa harus memberikan beban yang mencekik bagi pelaku usaha dan pekerja.
Kesimpulan
Perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara-negara Eropa bukanlah tanpa alasan. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perbedaan tahap pembangunan ekonomi, struktur sosial, serta model jaminan sosial yang diterapkan. Jika Eropa menggunakan pajak tinggi untuk membiayai kesejahteraan sosial yang total, Indonesia saat ini lebih fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli melalui tarif yang moderat.
Selain itu, peran instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sangat vital sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional di tengah upaya optimalisasi penerimaan pajak. Strategi ke depan bagi Kementerian Keuangan adalah terus memperkuat basis pajak melalui digitalisasi dan perluasan sektor formal, guna memastikan keberlanjutan fiskal demi mewujudkan visi Indonesia Maju.
```
