Kegaduhan yang terjadi tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat mengeluhkan adanya fenomena "salah sasaran" yang sangat kentara. Banyak temuan di lapangan menunjukkan adanya warga yang secara visual dan gaya hidup tampak berada di kelas menengah ke atas, namun dalam sistem tercatat berada di desil rendah dan berhak menerima bantuan. Sebaliknya, terdapat warga yang secara ekonomi sangat kesulitan, namun terlempar ke desil tinggi sehingga tidak lagi mendapatkan akses terhadap subsidi pemerintah.
Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab ketidakakuratan ini antara lain:
Data yang Tidak Update: Perubahan status ekonomi seseorang (misalnya kehilangan pekerjaan atau kenaikan pendapatan) seringkali tidak tercatat secara real-time dalam basis data nasional.
Verifikasi Lapangan yang Lemah: Proses verifikasi dan validasi di tingkat akar rumput (desa atau kelurahan) terkadang tidak berjalan maksimal karena keterbatasan SDM atau adanya intervensi subjektif.
Integrasi Data yang Terfragmentasi: Data antar kementerian atau lembaga seringkali tidak sinkron, sehingga terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan data pada kelompok yang membutuhkan.
Dampak Langsung terhadap Hak Masyarakat
Ketidakakuratan data desil bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental kehidupan warga. Ketika data salah, distribusi keadilan sosial menjadi terganggu. Dampaknya meliputi ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan (BPJS PBI), ketidaktepatan penyaluran bantuan pangan non-tunai, hingga ketimpangan dalam distribusi subsidi energi seperti LPG 3 kg.
Respons Kepala Bakom: Mengakui Tantangan dan Menjanjikan Perbaikan
Menanggapi hebohnya isu ini, Kepala Bakom menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap keluhan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, dinamika ekonomi yang sangat cepat pasca-pandemi dan adanya fluktuasi harga kebutuhan pokok memang menjadi tantangan besar dalam menjaga relevansi data desil.
"Kami memahami kegelisahan masyarakat. Data adalah instrumen yang dinamis, bukan sesuatu yang statis. Apa yang tercatat tahun lalu, belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat hari ini. Kami sedang melakukan koordinasi intensif untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan lebih cepat dan akurat," ujar Kepala Bakom dalam sebuah kesempatan.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya memperkuat sistem integrasi data melalui penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan adanya integrasi yang lebih baik antara data kependudukan (Dukcapil) dengan data ekonomi, diharapkan celah kesalahan klasifikasi desil dapat diperkecil secara signifikan.
Langkah Strategis yang Sedang Ditempuh
